Hadapi Perlambatan Ekonomi, Wabup Mahyunadi, Kutim Siapkan Strategi Khusus untuk 2027
DIDiskominfo Staper Kutim11 hari lalu
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), , menegaskan pentingnya sinkronisasi antara rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dengan kondisi riil tahun 2026, khususnya dalam menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi usai mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Sangatta, Selasa (07/04/2026).
Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target di atas kertas, melainkan harus disusun berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mensinkronkan rencana kerja tahun 2027 dengan kondisi nyata di tahun 2026. Jangan sampai target yang kita susun tidak realistis dan sulit dicapai,” ujarnya.
Mahyunadi juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mengalami penurunan, sehingga diperlukan langkah cepat dan terukur. Ia pun berencana segera menggelar rapat bersama tim ekonomi daerah guna merumuskan strategi yang lebih konkret.
Menurutnya, berdasarkan dokumen perencanaan daerah, target pertumbuhan ekonomi Kutai Timur pada tahun 2027 berada di angka 10,74 persen. Angka tersebut dinilai cukup menantang, mengingat posisi pertumbuhan saat ini yang masih berada di kisaran 1 persen.
“Ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua. Ada selisih hampir sembilan persen yang harus kita kejar. Karena itu, perlu rumusan strategi yang matang agar target tersebut tidak hanya menjadi angka, tetapi benar-benar bisa diwujudkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus sepenuhnya bergantung pada kekuatan fiskal daerah melalui APBD. Menurutnya, potensi ekonomi masyarakat perlu lebih dioptimalkan.
“Pertumbuhan ekonomi bisa didorong dari aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memperkuat sektor UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang produktif,” jelasnya.
Selain itu, Mahyunadi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menggali sumber pendanaan alternatif di luar APBD, seperti bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun kerja sama dengan berbagai pihak.
“Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada APBD. Harus ada upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan lain, termasuk bantuan keuangan dan program pembangunan dari pusat,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa ke depan diperlukan perubahan pola pikir dalam pengelolaan pembangunan daerah.
“Kalau dulu kita mungkin agak manja karena anggaran tersedia, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus lebih aktif, bergerak, dan membangun komunikasi ke pusat untuk mendapatkan dukungan,” pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi usai mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Sangatta, Selasa (07/04/2026).
Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target di atas kertas, melainkan harus disusun berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mensinkronkan rencana kerja tahun 2027 dengan kondisi nyata di tahun 2026. Jangan sampai target yang kita susun tidak realistis dan sulit dicapai,” ujarnya.
Mahyunadi juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mengalami penurunan, sehingga diperlukan langkah cepat dan terukur. Ia pun berencana segera menggelar rapat bersama tim ekonomi daerah guna merumuskan strategi yang lebih konkret.
Menurutnya, berdasarkan dokumen perencanaan daerah, target pertumbuhan ekonomi Kutai Timur pada tahun 2027 berada di angka 10,74 persen. Angka tersebut dinilai cukup menantang, mengingat posisi pertumbuhan saat ini yang masih berada di kisaran 1 persen.
“Ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua. Ada selisih hampir sembilan persen yang harus kita kejar. Karena itu, perlu rumusan strategi yang matang agar target tersebut tidak hanya menjadi angka, tetapi benar-benar bisa diwujudkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus sepenuhnya bergantung pada kekuatan fiskal daerah melalui APBD. Menurutnya, potensi ekonomi masyarakat perlu lebih dioptimalkan.
“Pertumbuhan ekonomi bisa didorong dari aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memperkuat sektor UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang produktif,” jelasnya.
Selain itu, Mahyunadi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menggali sumber pendanaan alternatif di luar APBD, seperti bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun kerja sama dengan berbagai pihak.
“Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada APBD. Harus ada upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan lain, termasuk bantuan keuangan dan program pembangunan dari pusat,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa ke depan diperlukan perubahan pola pikir dalam pengelolaan pembangunan daerah.
“Kalau dulu kita mungkin agak manja karena anggaran tersedia, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus lebih aktif, bergerak, dan membangun komunikasi ke pusat untuk mendapatkan dukungan,” pungkasnya.
